Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono saat foto bersama usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran. Foto: Puntho/nvl

Anggota Komisi IX DPR RI Tuti Nusandari Roosdiono menegaskan Komisi IX DPR RI siap mendukung adanya keberadaan tenaga honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai tetap. Mengingat, ungkap Tuti, pembahasan tenaga honorer sudah terjadi sejak lama.

Demikian ditekankan Tuti usai memimpin tim kunjungan kerja spesifik Komisi IX DPR RI dalam pertemuan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo beserta jajaran dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer di lingkungan Pemerintah Daerah Jawa Tengah, di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Semarang, Senin (12/9/2022).

"Meskipun berstatus tenaga honorer atau tenaga kontrak, tetapi siap memberikan pengabdian kepada bangsa dan negara serta masyarakat. Maka, perlu dibutuhkan kerja sama antara DPR RI dengan pemerintah untuk persoalan tenaga honorer atau kontrak. Terlebih lagi, jika hal itu menyangkut tenaga kesehatan atau kependidikan," ujar Tuti.

Lebih lanjut, politisi PDI-Perjuangan ini menjelaskan pihaknya sudah menerima laporan dari para tenaga honorer khususnya tenaga kesehatan (nakes) agar pemerintah perlu memperbaiki database. Mengingat, tandas Tuti, database tersebut merupakan aspek paling penting. 

"Selama ini, nakes dan honorer menjadi topik yang paling penting yang selama ini kita bicarakan dan kita dalami. Kita akan terus melakukan yang terbaik untuk para nakes dan tenaga honorer ini. Karena, mereka ini garda terdepan yang sungguh sangat kita hargai,” tandas legislator dapil Jawa Tengah I tersebut.

Menutup pernyataannya, Tuti menilai ada banyak keputusan terkait tenaga honorer di Jawa Tengah yang bisa ditiru. "Pak Gubernur juga memberikan saran yang bagus dan sudah dilakukan juga. Kami catat semua, jadi Insya Allah kita tidak boleh patah semangat untuk bermanfaat,” pungkas Tuti.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mendorong Pemerintah Pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang. Ganjar bahkan telah berkomunikasi langsung dengan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Azwar Anas yang baru dilantik.

Kepada Menteri PAN-RB, Ganjar menyampaikan tiga pesan. "Pada saat dilantik, saya WA (WhatsApp), selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” katanya. Ganjar menyampaikan agar Kementerian PAN-RB mengubah metode perekrutan PPPK. Tidak lagi mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.  

Ganjar membeberkan, saat ini jumlah ASN di Jawa Tengah per September 2022 sebanyak 46.885 orang. Rinciannya PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang. Kemudian PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan 357 orang, dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang. "Ini tiga (sektor non-ASN) yang hari ini menurut saya penting untuk mendapatkan perhatian,” tegasnya. (pun/sf)